Kepegawaian

PERATURAN KEPEGAWAIAN SD ISLAM PLUS IMAM NAWAWI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Istilah Dan Pengertian

  1. Yayasan adalah :Yayasan Majlis Ilmu yang didirikan pada tanggal ………
  2. Pengurus Yayasan Majlis Ilmu
  3. Jabatan yang diduduki oleh pegawai sesuai dengan struktur organisasi Yayasan
  4. Jabatan yang diduduki oleh pegawai sesuai dengan keahliannya
  5. Sekretariat Yayasan adalah : Kantor Yayasan Majlis Ilmu
  6. Unit Kegiatan adalah : Satuan penyelenggara kegiatan Yayasan Majlis Ilmu
  7. Pegawai adalah : Orang-orang yang dipekerjakan pada yayasan yang diangkat oleh pengurus yayasan dengan surat keputusan tertentu
  8. Pegawai pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.
  9. Pegawai Tenaga Kependidikan adalah : Pegawai yang bertugas sebagai penunjang berlangsungnya proses pembelajaran
  10. Pegawai Masa Percobaan adalah : Guru atau Karyawan yang bertugas sebelum ada pengangkatan resmi oleh Yayasan tetapi menandatangani perjanjian kontrak tertentu
  11. Masa Kerja adalah : Masa pengabdian pegawai sejak yang bersangkutan mendapat surat tugas sebagai tenaga pendidik ataupun kependidikan
  12. Mutasi adalah : Pemindahan pegawai dari satu tempat tugas ke tempat yang lain sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku
  13. Promosi adalah : Perubahan jabatan/status bagi seorang pegawai kepada jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya
  14. Peraturan dan Ketentuan Yayasan yang berlaku adalah : keputusan-keputusan Pengurus dan Pimpinan Yayasan serta hasil musyawarah Pengurus
  15. Tugas adalah : Sesuatu yang wajib (harus) dikerjakan/dilaksanakan atau pekerjaan yang dibebaskan pada pegawai untuk dilaksanakan.
  16. Wewenang adalah : Hak dan Kekuasaan untuk bertindak dalam melaksanakan tugasnya (hak dan kekuasaan setiap pegawai menurut peraturan kepegawaian)
  17. Tanggung Jawab adalah : Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan dan sebagainya) dari dan oleh yang berwenang.

BAB II

FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI

Pasal 2

Formasi

  1. Jumlah dan kualifikasi pegawai diajukan oleh Pimpinan unit kerja kepada Ketua Yayasan
  2. Ketua Yayasan menetapkan formasi kepegawaian untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakannya dengan persetujuan Pembina Yayasan.

Pasal 3

Pengadaan Pegawai

  1. Pengadaan pegawai dilaksanakan berdasarkan rencana formasi kepegawaian Yayasan yang telah ditetapkan
  2. Penerimaan calon pegawai dilakukan oleh Yayasan dengan membentuk panitia Penerimaan Pegawai Baru Yayasan
  3. Penerimaan calon pegawai dilakukan dengan menerima surat lamaran yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan melalui berbagai saluran rekrutmen sesuai dengan kondisi dan situasi
  4. Biaya pengadaan pegawai ditanggung  oleh Yayasan.

Pasal 4

Persyaratan Calon Pegawai

Persyaratan Umum

  1. Beragama Islam dan melaksanakan syariatnya secara aktif sesuai dengan Al Quran dan As Sunnah bermanhaj Salafusshalih
  2. Berakhlak Islami, sesuai Sunnah
  3. Dapat membaca Al Quran
  4. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung suatu organisasi/harokah tertentu
  5. Tidak pernah terlibat organisasi terlarang atau menentang agama dan pemerintah
  6. Tidak dalam hubungan kerja dengan organisasi kemasyarakatan/Yayasan atau yang semisalnya
  7. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung pada suatu PARPOL
  8. Tidak merokok dan tidak mengkonsumsi NARKOBA
  9. Memiliki Kartu Tanda Penduduk / Kartu Identitas
  10. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Yayasan Majlis Ilmu
  11. Bersedia ditempatkan pada seluruh unit kerja di lingkungan kerja Yayasan
  12. Mau bekerja dengan kesungguhan, ikhlas dan sabar
  13. Bersedia menjalani masa percobaan selama 6 bulan
  14. Lulus seleksi sesuai tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

Persyaratan Khusus

Persyaratan ini dapat berubah disesuaikan dengan kondisi dan situasi

Guru Umum

  1. Serendah-rendahnya berijazah S1 yang diakui pemerintah. Diutamakan jurusan kependidikan atau PGSD
  2. Pengalaman mengajar 2 tahun lebih diutamakan
  3. Umur minimal 23 tahun maksimal 40 tahun

Guru Diniyah

  1. Serendah-serendahnya berijazah SMU dan keluaran dari Pondok Pesantren yang bermanhaj Salaf atau mendapat rekomendasi dari Ustadz Salaf
  2. Dapat Berbahasa Arab Aktif maupun Pasif
  3. Hafalan min 3 Juz, Hafizh 30 juz diutamakan

Tenaga Kependidikan

  1. Berijazah serendah-rendahnya SMP untuk bagian kebersihan   Tingkat pendidikan sesuai dengan keahlian dan tugas yang ditangani.
  2. Berijazah serendah-rendahnya SMU atau sederajat untuk bagian Administrasi dan Keuangan.

Persyaratan Administrasi adalah

  1. Surat lamaran ditulis tangan / komputer yang ditujukan kepada Yayasan / Kepala Sekolah unit sekolah yang dituju
  2. Foto Kopi ijazah dan transkip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak sekolah, lembaga/universitas dengan menunjukkan yan asli
  3. Daftar riwayat hidup atau curriculum vitae
  4. Surat keterangan sehat dari dokter yang ditunju oleh Yayasan
  5. Foto Copy KTP yang masih berlaku
  6. Foto Copy Akta IV ( Sertifikat Mengajar )
  7. Pas foto hitam putih 3×4 sebanyak 3 lembar
  8. Surat keterangan dari instansi atau lembaga yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai, baik pemerintah maupun swasta
  9. Surat pengalaman kerja jika ada
  10. Surat ijin dari orangtua atau suami bagi calon pegawai swasta

Pasal 5

Prosedur Seleksi

Pegawai Pendidik

  1. Calon pegawai mengikuti seleksi/tes yang dilakukan oleh Panitia Penerimaan Pegawai Baru Yayasan yang meliputi Seleksi Administrasi
  2. Calon yang lulus seleksi diajukan oleh Panitia Penerimaan Pegawai Baru Yayasan kepada Ketua Yayasan
  3. Setelah calon yang lulus masuk kepada Ketua Yayasan, maka ketua pelaksana merekomendasikan kepada Pembina
  4. Yayasan. Dan Pembina Yayasan yang menetapkan diterima atau ditolak
  5. Jika diterima atau ditolak maka Panitia Penerimaan Pegawai Baru Yayasan akan memberitahu kepada calon yang diterima atau ditolak melalui via pos atau telephone
  6. Calon yang lulus akan dipanggil oleh Yayasan untuk menandatangani Perjanjian Kerja
  7. Dalam perjanjian kerja pihak Yayasan diwakili oleh Ketua Yayasan
  8. Adapun ketentuan perjanjian kerja akan dibuat peraturan tersendiri
  9. Setelah menandatangani perjanjian kerja maka ketua yayasan akan memberi surat pengantar yang nantinya diserahkan kepada kepada pihak sekolah
  10. Karyawan yang telah menandatangani kontrak berstatus pegawai masa percobaan yang telah menandatangani kontrak berstatus pegawai masa percobaan

Seleksi Administrasi

  1. Tes Tertulis
  2. Tes Mikroteaching
  3. Tes Membaca dan Menulis Al Quran
  4. Tes Bahasa Arab atau Bahasa Inggris
  5. Tes Kemampuan Komputer
  6. Wawancara

Pegawai Kependidikan

Seleksi calon pegawai tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

Pasal 6

Pengangkatan Pegawai Masa Percobaan

  1. Calon pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan pegawai akan diangkat sebagai masa percobaan
  2. Pegawai Masa Percobaan dalam masa kerjanya mendapat honorarium sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani
  3. Dalam masa percobaan calon pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh yayasan apabila tidak mampu bekerja atau melanggar peraturan tata tertib yang berlaku
  4. Dalam masa percobaan calon pegawai dapat dinyatakan keluar : mengundurkan diri atau dikeluarkan karena melanggar kedisiplinan atau bekerja tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
  5. Imbalan diberikan setelah yang bersangkutan bekerja selama sebulan
  6. Apabila setelah berakhirnya masa percobaan dinyatakan tidak lulus maka dimungkinkan pegawai masa percobaan mendapat perpanjangan untuk mengulangi satu kali masa percobaan atau keluar dari yayasan
  7. Kepala Unit Kerja melaporkan DP3 pegawai masa percobaan kepada Ketua Yayasan

Pasal 7

Pengangkatan Pegawai Masa Kontrak

Pegawai masa percobaan dapat diangkat menjadi pegawai kontrak bilamana:

  1. Masa kerja minimal 3 bulan
  2. Telah menunjukkan Akhlaq yang Islami
  3. Telah menunjukkan kesetiaan dan loyalitas kepada Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu
  4. Mematuhi semua tata tertib dan peraturan kepegawaian
  5. Telah menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan tugas
  6. Telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diajukan menjadi pegawai kontrak. Adapun syarat-syarat tersebut diatur dalam ketentuan tersendiri
  7. Diusulkan oleh Kepala Unit dengan dasar hasil penilaian masa percobaan yang telah dilakukan

Ketentuan Pegawai Kontrak :

  1. Pegawai Kontrak bekerja sepenuhnya untuk kepentingan Yayasan yang secara kualitas dan prosedural perekrutannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Adapun masa kontrak disesuaikan dengan perjanjian yang telah ditandatangani
  3. Pihak Yayasan diwakili oleh Ketua Yayasan
  4. Setelah masa kontrak berakhir maka boleh memperpanjang masa kontrak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
  5. Pegawai Kontrak dalam masa kontraknya mendapat honorarium sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani
  6. Pegawai Kontrak dibedakan atas : Pegawai Pendidik dan Pegawai Tenaga Kependidikan.
  7. Pegawai Pendidik adalah  adalah pegawai yang karena keahliannya diberi tugas mengajar di unit kerja sekolah
  8. Pegawai Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang diberi tugas selain mengajar
  9. Pegawai Kontrak dapat berubah statusnya menjadi pegawai tidak tetap jika direkomendasikan oleh Ketua Yayasan kepada Pembina Yayasan dan Pembina yang menetapkan

Pasal 8

Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Kontrak bisa diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap bilama

  1. Masa kerja minimal 1 tahun
  2. Telah menunjukkan akhlaq yang Islami
  3. Telah menunjukkan kesetiaan dan loyalitas kepada Yayasan Majlis Ilmu
  4. Mematuhi semua tata tertib dan peraturan kepegawaian
  5. Telah menunjukkan kemampuan dalam melakukan tugas
  6. Telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diajukan menjadi pegawai tidak tetap. Adapun syarat-syarat tersebut diatur dalam ketentuan tersendiri
  7. Diusulkan oleh Kepala Unit dengan dasar hasil penilaian masa kontrak yang telah dilakukan
  8. Pegawai Kontrak dibedakan atas :
  9. Pegawai Pendidik, adalah pegawai yang karena keahliannya diberi tugas mengajar di unit kerja sekolah
  10. Pegawai Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang diberi tugas selain mengajar
  11. Pegawai Kontrak dapat berubah statusnya menjadi pegawai tidak tetap jika direkomendasikan oleh Ketua Yayasan kepada Pembina Yayasan dan Pembina yang menetapkan

Ketentuan Pegawai Tidak Tetap 

  1. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai baik pendidik maupun tenaga kependidikan yang bekerja sepenuhnya untuk kepentingan Yayasan Majlis Ilmu yang secara kwalitas dan prosedural yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang telah melewati sebagai pegawai kontrak selama 3 tahun
  3. Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap diputuskan setelah mendapat rekomendasi dari kepala unit kerja melalui DP 3 lalu diajukan kepada Ketua Yayasan dan Pelaksana Yayasan mengajukan kepada Pembina Yayasan dan Pembina yang menetapkan
  4. Adapun persyaratan dan prosedur pengangkatan diatur dalam ketentuan tersendiri
  5. Pegawai Tidak Tetap dapat diangkat menjadi pegawai tetap bilamana telah melaksanakan tugas selama 5 tahun, atau pertimbangan Pembina Yayasan
  6. etapkan

Pasal 9

Pengangkatan Pegawai Tetap

  1. Pegawai Tetap adalah pegawai baik pendidik maupun tenaga kependidikan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan sebagai pegawai tetap yang secara prosedural dan kwalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada yayasan
  2. Syarat-syarat dan prosedur pengangkatan ditetapkan oleh Yayasan
  3. Adapun peraturan yang terkait dengan pegawai tetap akan dibuat peraturan tersendiri

BAB III

PEMBINAAN PEGAWAI

Pasal 10

Penilaian Pegawai

  1. Terhadap setiap pegawai Yayasan Majlis Ilmu dilakukan penilaian kinerja secara rutin minimal sekali setahun
  2. Pelaksanaan penilaian dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja dan Ketua Yayasan
  3. Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar penilaian pegawai yang bersifat rahasia
  4. Daftar penilaian pegawai dipergunakan sebagai bahan dalam mempertimbangkan penempatan, pemindahan dan rotasi jabatan dan lain-lain
  5. Daftar penilaian pegawai dimaksud dalam ayat (1) formatnya ditetapkan oleh Pengurus Yayasan

Pasal 11

Pelatihan Dan Pengembangan Pegawai

  1. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pegawai diselenggarakan oleh Yayasan Dakwah Islam dan atau lembaga yang ditunjuk oleh Yayasan
  2. Pelatihan merupakan bentuk pendidikan dalam periode waktu kurang dari satu tahun yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan profesionalitas
  3. Pengembangan merupakan bentuk pendidikan dalam periode waktu kurang dari satu tahun yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan profesionalitas
  4. Pelatihan yang diadakan oleh yayasan dengan mengundang narasumber harus diikuti oleh semua pegawai Yayasan terutama pegawai pendidik
  5. Pelatihan yang diadakan oleh instansi atau lembaga lain maka Yayasan dapat menunjuk pegawai untuk mewakili Yayasan
  6. Pengembangan hanya diberikan kepada pegawai tetap yang memenuhi persyaratan tertentu dan memiliki dedikasi dan prestasi kerja serta loyalitas yang tinggi pada Yayasan Majlis Ilmu
  7. Adapun prosedur dan syarat ditetapkan dalam keputusan tersendiri
  8. Pegawai yang mengikuti pendidikan dapat dibebaskan dari pekerjaan sehari-hari dengan persetujuan Yayasan
  9. Kesempatan mengikuti pendidikan diberikan, diubah atau dibatalkan atas usulan pimpinan unit kerja
  10. Pegawai yang mengikuti Pengembangan pendidikan tetap memperoleh hak-hak kepegawaian dan mendapat uang bantuan oleh Yayasan ke lembaga pendidikan bersangkutan atau kepada pegawai yang bersangkutan
  11. Pegawai yang memperoleh kesempatan mengikuti Pengembangan pendidikan membuat surat perjanjian ikatan kerja yang harus ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan

Pasal 12

Penghargaan

  1. Yayasan memberikan penghargaan kepada pegawai tetap berdasarkan prestasi luarbiasa yang patut dijadikan teladan bagi karyawan lainnya
  2. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk Piagam, atau Uang/Barang, atau Promosi jabatan atau Kenaikan gaji atau Umroh atau Naik haji
  3. Penetapan pemberian penghargaan kepada pegawai diatur yayasan

BAB IV

LIBUR DAN CUTI PEGAWAI

Pasal 13

Libur

  1. Libur pegawai yang berada di unit sekolah ditetapkan berdasarkan kalender pendidikan yang telah ditetapkan
  2. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah/Yayasan dapat dilaksanakan pada hari libur umum
  3. Libur pegawai yang berada kantor Yayasan disesuaikan dengan kalender yang berlaku pada pendidikan
  4. Untuk hari libur pada tanggal merah selain ahad maka ketentuannya ditetapkan oleh yayasan

Pasal 14

Cuti

  1. Pegawai berhak mengambil cuti nikah, cuti bersalin, cuti keguguran, cuti berkabung dan cuti alasan penting
  2. Cuti Pernikahan diberikan kepada seluruh pegawai yang menikah dengan lama cuti 6 hari kerja. Dan pengajuannya dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum masa cuti
  3. Pegawai Yayasan wanita mendapatkan cuti hamil selama 1,5 bulan sebelum melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan
  4. Pegawai Yayasan mendapatkan cuti bersalin selama 1,5 bulan sesudah melahirkan anak
  5. Cuti hamil dan cuti bersalin merupakan cuti diluar tanggungan Yayasan sehingga pegawai tetap yang mendapatkan cuti ini mendapat gaji berupa gaji pokok terakhir 
  6. Cuti keguguran diberikan kepada seluruh pegawai yang keguguran dengan lama cuti 1,5 bulan masa kerja terhitung dari tanggal pengajuan dan menyertakan surat keterangan dari dokter atau bidan atau petugas kesehatan yang berwenang
  7. Cuti berkabung diberikan kepada seluruh pegawai yang istrinya, atau suaminya, atau anaknya, atau orangtuanya (bapak atau ibu) meninggal dunia dengan lama cuti 3 hari sejak meninggalnya
  8. Aturan pelaksanaan cuti secara terperinci akan diatur oleh Yayasanberupa

Pasal 15

Izin Karena Sakit

  1. Pegawai yang tidak dapat bekerja karena sakit dapat diijinkan tidak masuk kerja dengan pemberitahuan kepada atasannya langsung
  2. Pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 2 hari, karena alasan sakit, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter
  3. Dalam hal pegawai sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan dalam jangka waktu yang lama, maka pegawai tersebut diijinkan tidak bekerja dengan tetap mendapatkan gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
  • dalam 2 bulan pertama : 100% dari gaji pokok
  • dalam 2 bulan kedua     : 50 % dari gaji pokok
  • dalam 2 bulan ketiga     : 25 % dari gaji pokok
  • dalam bulan ketujuh     : dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan memperoleh pesangon pegawai tetap

BAB V

DISIPLIN, PELANGGARAN DISIPLIN DAN JENIS HUKUMAN

Pasal 16

Disiplin

Disiplin pegawai adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak dilaksanakan atau dilanggar pegawai Yayasan

Setiap pegawai wajib :

  1. Beraqidah As Shohihah dan Bermanhaj Salafussholih
  2. Setia dan loyal kepada Ajaran Islam
  3. Memelihara dan meningkatkan Ukhuwah Islamiyah
  4. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat demi kepentingan Islam dan umatnya
  5. Memperhatikan dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan kedinasan yang berlaku di lingkungan yayasan dengan penuh dedikasi, kesadaran dan tanggungjawab
  6. Menjaga perilaku dan sikap kerja antara lain dengan cara menghormati sesama pegawai, menjaga kesopanan dan kesusilaan serta menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan harmonis
  7. Mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja maupun yayasan
  8. Wajib melaksanakan tugasnya yang telah ditentukan oleh unit kerja dan atau yayasan
  9. Mematuhi ketentuan waktu kerja dan mengisi daftar hadir
  10. Melaksanakan tugas diluar jam kerja yang telah ditentukan apabila sewaktu-waktu diperlukan yayasan
  11. Pegawai yang berhalangan masuk kerja tepat pada waktunya wajib memberitahu kepada atasan langsungnya mengenai alasan keterlambatan tersebut
  12. Pegawai yang hendak meninggalkan pekerjaan pada jam kerja karena sesuatu keperluan, wajib minta ijin terlebih dahulu kepada atasan langsung yang terkait
  13. Pegawai yang berhalangan masuk kerja wajib memberitahukan kepada atasannya
  14. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai data pribadi, keluarga maupun pekerjaan yang diminta yayasan
  15. Menyimpan rahasia jabatan dan yayasan dengan sebaik-baiknya
  16. Saling menghormati dalam perbedaan pendapat serta selalu mengutamakan kebaikan
  17. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya menurut bidang tugasnya masing-masing
  18. Menjadi contoh serta teladan yang baik, membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas dan mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja
  19. Bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahan
  20. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin
  21. Mematuhi segala peraturan dan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang
  22. Mematuhi dan melaksanakan tatatertib kerja ini dan segala bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan
  23. Segera melaporkan kepada atasanya, apabila mengetahui ada hal yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan pribadi, yayasan, pemerintah maupun Islam dan umatnya terutama di bidang keamanan, keuangan dan material
  24. Berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan sesuai syariat Islam. Bagi pegawai yang telah mendapat seragam, wajib memakai seragam tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  25. Menggunakan dan memelihara barang-barang inventaris Yayasan dengan sebaik-baiknya
  26. Menjaga kebersihan lingkungan kerja Yayasan, memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja
  27. Setiap pegawai wajib mengikuti Kajian Islam yang diselenggarakan oleh Yayasan kecuali udzur syari atau mempunyai jadwal Dakwah
  28. Terus menerus meningkatkan profesionalisme dalam bekerja sesuai dengan bidangnya

Setiap pegawai dilarang :

  1. Tidur di waktu jam kerja efektif, kecuali keadaan darurat dan telah meminta izin atasan
  2. Melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah/ Lembaga di jam kerja yang berlaku efektif.
  3. Melakukan kesyirikan dan kebidahan
  4. Melakukan perbuatan zina
  5. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat pegawai, Yayasan dan Islam pada umumnya
  6. Melakukan tindakan yang bersifat negatif terhadap orang lain di dalam maupun di luar kerjanya
  7. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan atau menolak tugas-tugas kedinasan yang ditetapkan oleh Yayasan atau unit kerja atau bagian yayasan atau lajnah yayasan
  8. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai, Yayasan umat Islam dan agama Islam kecuali untuk kepentingan jabatan
  9. Mendaftarkan diri sebagai pegawai instansi lain
  10. Bekerja sebagai karyawan di luar Yayasan, walaupun di luar jam kerja kedinasan
  11. Menjadi anggota/pengurus partai politik atau anggota/pengurus organisasi yang berada di bawah partai politik tertentu
  12. Melakukan kegiatan politik di lingkungan Yayasan
  13. Menjadi pengurus organisasi masa/yayasan lain
  14. Menyebarkan paham politik dan mendesakkan paham politiknya di lingkungan Yayasan
  15. Melakukan tindak kejahatan kriminal antara lain mencuri, menipu, membunuh, dan berjudi
  16. Menyebarkan berita-berita / fitnah dalam lingkungan Yayasan sehingga menimbulkan keresahan diantara sesama pegawai
  17. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Yayasan
  18. Menggunakan waktu dan fasilitas yang ada untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk keperluaan mendesak dengan izin tertukis dari atasan yang berwenang
  19. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen dan surat berharga milik Yayasan secara tidak sah    
  20. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain
  21. Mengambil atau merusak barang milik Yayasan
  22. Menerima hadiah atau sesuatu berupa apapun dari siapapun yang diketahui, atau patut diduga pemberian tersebut terkait atau dimungkinkan adanya keterkaitan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan
  23. Bersikap sewenag-wenang terhadap bawahannya
  24. Menghalangi jalannya tugas kedinasan
  25. Membocorkan dan memanfaatkan rahasia Yayasan yang diketahui untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain
  26. Melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian pihak yang dilayani
  27. Mencukur jenggot, isbal, memakai celana jeans
  28. Merokok, minum minuman keras, berjudi, dan menggunakan obat-obat terlarang
  29. Tidak loyal pada keputusan atasan atau yayasan atau unit kerja bagian Yayasan atau lajnah yayasan
  30. Membantah dan menolak perintah atasan yang perintah tersebut berhubungan dengan kedinasan dan tidak melanggar syari

 

Pasal 17

Pelanggaran Disiplin

  1. Yayasan bersama pegawai berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan disiplin kerja, sehingga kegiatan yayasan dapat berjalan dengan baik
  2. Pada dasarnya pengenaan sanksi terhadap pegawai merupakan suatu upaya pembinaan. Tindakan tersebut dirasakan perlu demi menjaga dan mempertahankan kelangsungan semangat, minat, moral kerja dan kepatuhan disiplin pegawai
  3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (6), (7) dan (8)
  4. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan pidana, pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh Yayasan
  5. Tingkat pelanggaran meliputi pelanggaran berat, pelanggaran sedang dan pelanggaran ringan

 

Jenis pelanggaran berat meliputi:

  1. Melakukan perbuatan syirik dan bidah
  2. Merokok, mabuk, madat menyalahgunakan obat dan sejenisnya
  3. Melakukan perbuatan zina
  4. Berjudi dan sejenisnya
  5. Melakukan tindak kejahatan seperti: menipu, mencuri atau memperdagangkan obat terlarang dan membunuh
  6. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam atasan, teman, keluarganya, atau orang lain
  7. Membujuk atasan, teman, keluarganya untuk melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam dan hukum negara
  8. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik Yayasan atau unit kerja
  9. Membongkar rahasia Yayasan atau mencemarkan nama baik pimpinan, teman sejawat dan keluarganya kecuali untuk kepentingan Yayasan
  10. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan pada saat diadakan perjanjian atau ikatan kerja
  11. Tidak mengubah/menunjukan perbaikan sikap atau melakukan pelanggaran lagi padahal sebelumnya sudah mendapatkan peringatan terakhir
  12. Menghasut sesama pegawai untuk menentang kebijakan/merongrong Yayasan
  13. Mangkir/alpa tidak bekerja berturut-turut selama 6 hari tanpa keterangan
  14. Menjadi anggota/pengurus partai politik
  15. Mendaftarkan diri menjadi pegawai pada instansi lain
  16. Mengabaikan sanksi yang dijatuhkan pada pelanggaran sedang
  17. Menghukum peserta didik yang mengakibatkan cacat, luka atau sakit fisik dan psikis

Jenis Pelanggaran sedang meliputi:

  1. Menolak perintah atau penugasan yang layak dilaksanakan
  2. Menyalahi kebijakan yang telah dibuat oleh atasan baik karena kesengajaan atau kelalaian
  3. Dengan sengaja atau lalai mengakibatkan dirinya tidak cakap melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya
  4. Tidak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Yayasan atau unit kerja
  5. Mangkir/alpa, tidak bekerja berturut-turut selama 3 hari
  6. Mendaftarkan diri menjadi pegawai pada instansi lain
  7. Menjadi pengurus organisasi massa/Yayasan selain Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu
  8. Bertaasub pada organisasi masa, harokah dan faham tertentu
  9. Berkelahi di lingkungan pekerjaan dengan sesama pegawai atau yang lainnya
  10. Mencukur jenggot, isbal dan memakai celana jeans

Jenis pelanggaran ringan meliputi:

  1. Tidak memakai pakaian yang ditentukan oleh unit kerja atau Yayasan
  2. Terlambat kerja empat kali dalam kurun waktu satu bulan
  3. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
  4. Mengisi jam kehadiran yang tidak sesuai dengan waktunya
  5. Membubuhkan paraf dan jam kehadiran pada daftar hadir bukan pada waktu yang diharuskan hadir
  6. Memerintahkan orang lain untuk membubuhkan kehadiran miliknya atau membubuhkan kehadiran milik orang lain
  7. Mempergunakan fasilitas Yayasan bukan untuk kepentingan Yayasan, tanpa persetujuan penanggung-jawabnya
  8. Mengadakan rapat di lingkungan Yayasan tanpa sepengetahuan atau izin pimpinan unit kerja atau Yayasan
  9. Tidak melaporkan perubahan administrasi seperti :
  • Perubahan nama
  • Perubahan alamat
  • Kelahiran/kematian anak
  • Perubahan status anak
  • Perkawinan yang bersangkutan atau anak kandung
  • Perceraian
  • Kematian suami/istri

    10.Tidak mematuhi peraturan dan tata tertib yang diberlakukan secara khusus pada unit kerjan

Pasal 18

Jenis Hukuman

  1. Setiap pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan cara lisan dan tertulis tanpa mendapatkan hak-hak pegawai dalam bentuk apapun dan sanksi diberikan oleh Yayasan
  2. Setiap bentuk pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (7) akan dikenakan sanksi skorsing atau pembebasan tugas dengan cara lisan dan tertulis dengan ketentuan :
  • Masa skorsing paling lama 3 (tiga) bulan
  • Apabila dalam masa skorsing pegawai yang bersangkutan menunjukan perbaikan, maka skorsing dapat dicabut dan pegawai dapat bekerja kembali sesuai kebijakan pimpinan unit
  • Selama skorsing, pegawai tetap harus hadir ke tempat dinas
  • Apabila dalam masa skorsing pegawai yang bersangkutan tidak menunjukan perbaiakan, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja tanpa mendapatkan hak-hak pegawai dalam bentuk apapun. Sanksi diberikan oleh yayasan
  • Semasa skorsing pegawai tersebut dikenakan tindakan yaitu hanya menerima gaji pokok 50 %
  • Sanksi diberikan oleh Yayasan

     3. Setiap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (8), akan dikenakan sanksi peringatan lisan           dan atau tertulis, jika sampai terjadi tiga kali peringatan tertulis maka akan dikenakan sanksi :

  • Bagi guru masa percobaan, dikenakan pengurangan gaji sebesar 25 %
  • Bagi guru tetap, tidak diberikan jam mengajar
  • Bagi karyawan, dikenakan pengurangan gaji sebesar 25 %
  • Bila masih tetap melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi pembebasan tugas sementara (non job) maksimal 3 (tiga) bulan setelah masa non job selesai tidak ada perbaikan maka dikenakan pemutusan hubungan kerja
  • Sanksi diberikan oleh pimpinan unit kerja atas persetujuan Yayasan

BAB VI

PENGGAJIAN

Pasal 19

  1. Gaji pegawai merupakan mata anggaran biaya operasional Yayasan yang pada dasarnya memperhatikan keseimbangan anggaran pendapatan dan belanja Yayasan
  2. Gaji yang diberikan dibedakan untuk pegawai masa percobaan, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap
  3. Untuk gaji pegawai masa percobaan dan kontrak ditetapkan dalam surat perjanjian antara Yayasan dan pegawai bersangkutan dan yang bersangkutan tidak boleh memberitahukan kepada yang lainnya perihal gaji yang tercantum pada kontrak
  4. Untuk gaji pegawai tidak tetap dan pegawai tetap mendapatkan gaji pokok dan tunjangan
  5. Kenaikan gaji pegawai, disesuaikan dengan angka inflasi dan kemampuan Yayasan
  6. Norma dan ketentuan mengenai penggajian diatur oleh Yayasan

Pasal 20

Gaji Pokok

  1. Besarnya gaji pokok ditentukan oleh Yayasan
  2. Yang mendapat gaji pokok adalah Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap
  3. Pegawai Tetap dan tidak tetap gaji pokoknya ditentukan oleh Keputusan Yayasan
  4. Pegawai dilarang memberitahukan jumlah gajinya kepada pegawai yang laian atau kepada orang luar Yayasan

Pasal 21

Tunjangan

Tunjangan jabatan

  1. Diberikan kepada pegawai tidak tetap dan pegawai tetap yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional
  2. Besarnya akan diatur kemudian oleh Yayasan

Tunjangan keluarga

  1. Pegawai tetap yang mempunyai istri dan anak mendapat tunjangan keluarga
  2. Besarnya akan diatur kemudian oleh Yayasan

Tunjangan Makan

  1. Diberikan kepada seluruh pegawai yang besarannya senilai uang makan sekali untuk makan siang.
  2. Diberikan dalam bentuk uang yang besarnya diatur kemudian oleh Yayasan

Tunjanagan transport

  1. Diberikan kepada pegawai tetap yang tempat tinggalnya jauh dari lingkungan Yayasan
  2. Besarnya merupakan perkalian antara jumlah hari kehadiran tiap bulan dengan nilai nominal rupiah tertentu yang ditetapkan oleh Yayasan

Semua jenis tunjangan diberikan tiap bulan bersama dengan penerimaan gaji pokok

Pasal 22

Penerimaan Gaji

  1. Gaji pegawai akan dibayarkan oleh Yayasan kepada pegawai setiap tanggal 1 bulan hijriyah dan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan hijriyah. Apabila hari tersebut jatuh pada libur kerja resmi atau hari besar/raya maka pembayarannya akan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelumnya
  2. Apabila yayasan tidak mampu menggaji maka gaji dapat dirappel atau ditunda setelah Yayasan mempu menggaji karyawannya
  3. Gaji diberikan secara utuh kepada pegawai yang dibayarkan oleh Yayasan melalui BSM
  4. Gaji diberikan secara tidak utuh kepada :
  • Pegawai yang menjalani hukuman karena sanksi dari Yayasan
  • Pegawai yang sakit lebih dari 2 bulan

      5. Pegawai yang mendapat gaji tidak utuh diatur dalam ketentuan tersendiri yang dibuat oleh Yayasan

Pasal 23

Waktu Kerja Pegawai

  1. Jumlah hari kerja dalam 1 (satu) minggu adalah sebanyak 5 (lima) hari dimulai dari hari Senin berturut-turut sampai dengan hari Jum’at. Jam Kerja bagi pegawai adalah 8 jam perharinya. Dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00.
  2. Karena kebutuhan dan kepentingan pekerjaan yang berbeda-beda dari setiap unit kerja, Yayasan dapat menerapkan atau mengatur hari kerja dan meminta pekerja untuk melakukan pekerjaan selain pada hari atau jam kerja yang diatur pasal 23 ayat 1, seperti kerja bakti, mengisi taklim, khutbah Jumat dan lain-lain
  3. Pekerja berhak atas waktu istirahat maksimal 1 (satu) jam yang pelaksanaannya diatur agar tidak mengganggu operasional kantor Yayasan atau unit kerja dan waktu istirahat tersebut bukan termasuk jam kerja

Pasal 24

Tunjangan Hari Raya

  1. THR diberikan kepada semua pegawai yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja, status kepegawaian dan status keluarga pegawai yang bersangkutan
  2. THR diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali menjelang Hari Raya Idul Fitri dan ketentuanya akan diatur kemudian oleh Yayasan
  3. THR diberikan apabila keuangan Yayasan mampu memberikan THR, jika tidak maka Yayasan tidak mengeluarkan THR

Pasal 25

Pakaian Dinas

  1. Apabila kondisi keuangan berlebih, maka Pegawai dapat menerima fasilitas berupa pakaian dinas setiap dua tahun sekali dari Yayasan sesuai dengan kemampuan Yayasan
  2. Bahan, bentuk, warna pakaian dan hari pemakaian diatur oleh Yayasan

BAB VII

PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 26

Pemberhentian Dengan Hormat

Karena Permintaan Sendiri

  1. Pegawai yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Yayasan paling lambat 3 bulan sebelumnya
  2. Yayasan dapat menunda permohonan sampai batas waktu tertentu karena berkaitan dengan tugas yang harus diselesaikan oleh pegawai yang bersangkutan
  3. Pegawai yang diberhentikan atas permintaan sendiri akan memperoleh pesangon apabila yang bersangkutan telah bekerja minimal 3 tahun
  4. Besarnya pesangon yang diterima adalah satu kali gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir saat mengajukan permohonan dikali dengan tahun masa kerja

Karena perampingan pegawai atau disebabkan suatu hal yang mendesak, dimungkinkan Yayasan mengadakan perampingan

  1. Pegawai yang diberhentikan karena adanya perampingan, yang bersangkutan akan memperoleh pesangon apabila yang bersangkutan telah bekerja minimal 3 tahun
  2. Besarnya pesangon yang diterima adalah satu kali gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir dikali dengan tahun masa kerja

Pasal 27

Pemberhentian Tidak Hormat

  1. Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila yang bersangkutan melanggar pasal 17 ayat (6)
  2. Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak mendapat pesangon
  3. Aturan pelaksanaan secara terperinci akan diatur oleh Yayasan

BAB VIII

PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 28

  1. Setiap pegawai yang mempunyai masalah, dapat disampaikan secara tertulis kepada atasan langsung pada unit kegiatan dimana pegawai yang bersangkutan bertugas, untuk dapat diselesaikan selambat-lambatnya 5 hari setelah masalah disampaikan
  2. Apabila tidak selesai, masalah diteruskan kepada Ketua Yayasan untuk dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari sejak masalah disampaikan
  3. Apabila tidak selesai, selambat-lambatnya satu bulan sejak masalah disampaikan, penyelesaiannya harus sudah diputuskan dalam surat keputusan Yayasan atau pejabat yang ditunjuk

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua ketentuan peraturan dan ketentuan yang mengatur kepegawaian dan pelaksanaan lainnya yang ada pada saat diberlakukannya peraturan Yayasan Majlis Ilmu, maka ketentuan ini masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

  1. Peraturan Yayasan Majlis Ilmu ini berlaku mulai sejak ditetapkan
  2. Hal-hal yang dianggap perlu dalam perubahan dan atau penambahan peraturan, maka pengurus Yayasan yang berhak merubah dan atau menambah dengan persetujuan Pembina Yayasan
  3. Apabila ada ketidak jalasan dalam peraturan ini maka pihak Yayasanlah yang berhak menafsirkan peraturan dan menjelaskannya kepada pegawai Yayasan
  4. Agar setiap pegawai Yayasan mengetahuinya

Ditetapkan               : di Cibubur, Ciracas

Pada Tanggal           :

Bertetapan dengan : Pembina Yayasan